Babel, Relasi Publik, Lintas Organisasi Masyarakat dan Kepemudaan yang menamakan aliansi mereka Koalisi Pemikiran Kritis (KPK), bersama sama menyatakan dan menyatukan sikap untuk mengawal secara masif dan konsisten rekrutmen ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja(PPPK) tahun 2024 di Kabupaten Bangka Selatan.
Sikap dan langkah ini mereka tegaskan, guna memastikan proses penetapan hasil akhir kelulusan akhir seleksi ASN PPPK Kabupaten Bangka Selatan tahun 2024 dapat berjalan dengan Jujur, Adil, bebas intervensi serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Lintas organisasi tersebut antara lain Karang Taruna Kabupaten Bangka Selatan (KATAR BASEL),Forum Keadilan Sosial Bangka Selatan (FORKSOS BASEL) dan Persatuan Pemuda Bangka Selatan (PPBS).Yang menyatakan komitmen bersama mereka untuk mengawal hasil akhir rekrutmen tersebut, yang mereka ikrarkan di Sekretariat Karang Taruna Bangka Selatan, Senin, (10/12/2024) malam.
Ketua Karang Taruna Bangka Selatan, Bung Arie , berharap, proses penetapan hasil akhir kelulusan akhir seleksi ASN PPPK tahun 2024 Bangka Selatan berpegang teguh pada prinsip transparansi, objektifitas,bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta berkeadilan.
“Kami akan memantau secara masif dan konsisten hasil akhir kelulusan tersebut dan berupaya mencegah terjadinya praktik kecurangan. Apalagi peserta akan dinilai dari berbagai aspek, diantaranya, kompetensi teknis,manajerial, sosial kultural serta wawancara,”ungkapnya.
Arie menuturkan,jika nanti pihaknya melihat ada kejanggalan dan mendapatkan laporan dari peserta seleksi ataupun masyarakat dalam penetapan hasil akhir kelulusan,mereka akan melakukan audiensi untuk mendengar secara langsung cara penilaian kompetensi teknis hingga wawancara yang menjadi indikator penetapan hasil akhir tersebut.
“Kami sangat berharap para pejabat terkait dalam hal ini penuh amanah, jujur dan adil dalam melaksanakan tugasnya,” harapnya.
Senada juga diungkapkan Sekjen PPBS, Andri Kusuma, yang menginginkan semua proses rekrutmen apapun di Kabupaten Bangka Selatan dapat dilakukan secara baik dan transparan.
“Kami dari seluruh pemuda PPBS, seizin Ketua PPBS, tidak menginginkan ada peserta yang dirugikan dengan praktik praktik curang dan sarat Korupsi,Kolusi dan Nepotisme. Karena dengan proses yang curang, dipastikan tidak akan menghasilkan pegawai yang berkualitas dan berintegritas,” bebernya.
Terpisah Ketua Forum Keadilan Sosial Bangka Selatan, Rego Afriando, menyampaikan, bahwa Ia sangat setuju dan mendukung penuh langkah para aktifis aktifis seniornya, yang telah mengambil langkah tegas memproteksi terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
“Sudah saatnya praktik KKN di negeri ini dibumihanguskan agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia bisa ditegakkan,” tegasnya.
Ada beberapa poin rekomendasi kesepakatan bersama yang disampaikan Koalisi Pemikiran Kritis (KPK) antar lain :
1. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memantau,memonitor dan melaporkan apabila terjadi praktik kecurangan, apapun bentuk kecurangannya.
2.Meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung RI beserta jajaran, serta pihak Kepolisian RI, agar memantau secara intens test seleksi ASN PPPK di seluruh pelosok tanah air Republik Indonesia, khususnya Kabupaten Bangka Selatan agar berjalan dengan baik, jujur dan adil.
3.Tim Koalisi Pemikiran Kritis (KPK) yang berjumlah 99 orang dengan berbagai latar profesi akan mengawal secara maksimal penetapan akhir seleksi ASN PPPK tersebut.
4.Meminta kepada Bupati Bangka Selatan, agar menyampaikan secara tegas kepada panitia seleksi ASN PPPK agar bekerja dengan objektif, transparan dan bebas praktik KKN.
5.Kepada Pimpinan DPRD Bangka Selatan agar pro aktif memantau dan mengawasi agar hasil akhir keputusan nanti berkeadilan.
(koset)
Sumber : Gun, Kabarbangka.com
